Jakarta, (Tagar 7/12/2018) - Banyak warga masyarakat zaman Presiden Joko Widodo happy mengalami penggusuran, justru mengharapkan penggusuran. Mereka dengan senang hati menyerahkan bangunan rumah dan tanah untuk digusur. Seperti pengakuan Achmad Wirawan (62) warga Cipinang Cempedak, Jakarta Timur. 

"Kenyataannya saat rumah saya digusur, akhirnya saya bisa beli rumah baru. Termasuk bisa membelikan rumah untuk anak, serta sudah membagikan rata uang gusuran kemarin kepada keluarga terdekat," tutur Achmad Wirawan saat ditemui Tagar News, Kamis (6/12).

Kakek lima cucu ini menyebut bukan dia saja yang ketiban pulung, imbas dari penggusuran pemukiman. Ia mengisahkan, mayoritas tetangganya menganggap peristiwa penggusuran pemukiman sebagai suatu proses ganti untung, bukan ganti rugi.

Baca juga: Mendadak Jadi Miliarder Karena Gusuran

Indonesia ada zamannya dulu, atas nama pembangunan untuk kepentingan umum, negara menggusur dengan ganti rugi yang membuat rakyat cemberut. Rakyat merasa ditindas sehingga menjadi malas digusur. Proses perundingan antara rakyat dan negara seringkali mengalami kebuntuan karena tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran kompensasi.

Hal tersebut salah satu sebab kenapa proyek pembangunan infrastruktur zaman dulu banyak yang mangkrak.

Zaman kegelapan itu sudah berlalu. Kini pada zaman Jokowi, pembangunan infrastruktur tumbuh cepat karena masyarakat tersenyum dengan kompensasi yang diberikan. Tanah warga dinilai dengan besaran di atas harga pasar. Hal ini membuat banyak warga masyarakat justru mengharapkan terjadinya penggusuran. 

Hal tersebut disampaikan Roni Abdullah, Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Cipinang Cempedak ditemui Tagar News, Kamis (6/12).

Roni Abdullah mengatakan, penggusuran berjalan kondusif di lahan pemukiman serta gedung perkantoran seluas kurang lebih 10.034 meter persegi di Kelurahan Cipinang Cempedak yang bakal dialihfungsikan menjadi jalur integrasi antara jalan tol Becakayu (Bekasi - Cawang - Kampung Melayu) dengan tol lingkar dalam Jakarta.

Ia menerangkan, sosialisasi rencana penggusuran dikomunikasikan dengan warga dilakukan sejak September 2017. 

"Sudah kita kasih tahu ke masyarakat tahun lalu bahwa ada perubahan trase terkait dengan keinginan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Jokowi, yang menginginkan tol Becakayu dapat terkoneksi juga dengan tol lingkar dalam Jakarta dan tol dalam kota," jelas Roni.

Menurut Roni, tol Becakayu sebelumnya dirancang hanya sampai exit jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, namun belakangan haluan pun berubah, dan dibutuhkan pembebasan lahan di sekitar Cipinang Cempedak.

"Secara lisan sudah kita sampaikan ke warga RT 13 RW 01 Cipinang Cempedak bahwa tol Becakayu akan dibangun untuk proses integrasi dengan tol lain, termasuk nanti kelurahan Rawa Bunga akan kena gusur juga untuk akses masuk tol dari Pasar Gembrong," tuturnya.

Roni menjelaskan, banyak warga asli Jakarta tak mempersoalkan lahan pemukimannya suatu waktu akan digusur oleh Pemerintah Pusat untuk perkembangan infrastruktur di sekitar Jakarta Timur. Kata dia, banyak warga di antaranya yang memang ingin berbagi waris.

"Selain itu yang membuat mereka tertarik mungkin saja karena harga tanah dipatok cukup tinggi oleh Pemerintah Pusat. Untuk lahan di area depan harganya adalah Rp 26.700.000, sedangkan yang tanahnya agak masuk ke dalam atau gang itu dihargai Rp 17.300.000," jelas Roni.

Maka dengan nilai tersebut menurut Roni, istilahnya masyarakat tidak mengalami kerugian, justru keuntungan yang didapat, apalagi pembebasan tanah juga tidak dikenai pajak.

"Termasuk berapa lama mereka tinggal juga dinilai, usaha yang dimiliki pemilik tanah, dan secara garis besar ganti rugi ini tentunya menguntungkan masyarakat," ucapnya.

Pria asal Semarang itu menuturkan, tidak ada protes keras dari warga Cipinang Cempedak. "Semuanya menerima, semuanya pulang dengan sumringah begitu kumpul di kelurahan diumumkan besaran harganya, pembayaran semuanya lancar," tambahnya.

Ia menambahkan, sinergi antarlini terjalin koordinasi baik. Antara Badan Pertanahan Nasional, Kementerian PUPR dan Kelurahan Cipinang Cempedak. Metode persuasif yang diterapkan pada warga DKI dalam hal pembebasan lahan sejauh ini berjalan kondusif. Tak ada permasalahan berlarut-larut. Sistem pembayaran dipenuhi secara kontan oleh pihak terkait. []