Jakarta, Tagar (15/3/2019) - Siapa yang tak kenal Prabowo Subianto? Kiprah calon presiden nomor urut dua ini terbilang populer di dunia militer maupun politik.

Prabowo, memang bukan anak keturunan keluarga biasa. Ketua Umum Partai Gerindra ini putra dari Ekonom terkenal di Indonesia, Soemitro Djojohadikusumo.

Kepopuleran Prabowo kini, tak jauh berbeda dengan ayahnya Soemitro. Bedanya, Prabowo di bidang militer dan politik, sedangkan ayahnya di bidang ekonomi.

Ayahnya, Soemitro pernah mengemban jabatan-jabatan penting dua pemerintahan yaitu pemerintahan Presiden Pertama RI Soekarno dan pemerintahan Presiden Kedua RI Soeharto.

Namun, di masa pemerintahan Soekarno, Soemitro sempat menghadapi masalah. Bukan ketika ia diamanatkan menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan Indonesia ke-7, periode 6 September 1950-27 April 1951, tapi ketika ia menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia ke-8, masa jabatan 3 April 1952-30 Juli 1953 Kabinet Burhanuddin Harahap.

Dituduh Korupsi

Ayahanda Prabowo Subianto sempat terkena tuduhan korupsi. Seperti yang ditulis oleh koran-koran kiri awal 1957, Harian Rakjat dan Bintang Timur, mereka menulis Soemitro, ahli ekonomi dan pentolan Partai Sosialis Indonesia (PSI) itu terlibat korupsi.

"Waktu itu memang ada isu bahwa Soemitro melakukan korupsi, memberikan dana kepada Partai Sosialis Indonesia," ujar Rosihan Anwar dalam Sjahrir: Peran Besar Bung Kecil (2010: 114) dikutip dari Tirto.id, Kamis (14/3).

Corps Polisi Militer (CPM) dibawah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Kolonel Abdul Haris Nasution di Bandung, memanggil Soemitro atas dugaan keterlibatan korupsi dirinya. Ia diperiksa Kepala CPM Letnan Kolonel Rushan Rusli.

Pada masa itu, Abdul Haris Nasution dalam Memenuhi Panggilan Tugas: Masa Pancaroba Kedua (1984: 96-97), pada 26 Maret 1957 mengakui, bahwa Angkatan Darat sedang getol mengurusi kasus-kasus korupsi. Ternyata, setelah pemeriksaan, tidak ada alasan untuk menahan Sumitro yang kemudian dipulangkan.

Bahkan, dalam pemeriksaan kedua pun hasilnya nihil. Lagi-lagi memang tidak ada alasan untuk menahan Soemitro, ia dinyatakan tidak bersalah atas dugaan korupsi yang menjeratnya

"Ia dipanggil lagi oleh CPM dan diperiksa untuk kedua kalinya, yakni pada tanggal 6-7 Mei 1957. Seusai memeriksa, sekali lagi para pemeriksa menyatakan bahwa tidak ada dasar dan alasannya untuk menahan dirinya," tulis Aristides Katoppo dalam biografi Soemitro, Jejak Perlawanan Begawan Pejuang (2000: 207-208), yang dicatat juga oleh Mochtar Lubis dalam Catatan Subversif (1980: 67).

Soemitro Melarikan Diri

Pada 8 Mei 1957, Soemitro memutuskan untuk tidak memenuhi pemanggilan karena, menurut Nasution "dari sumber-sumber saluran yang dipercayainya, dia mendapatkan pemberitahuan, bahwa pemanggilan terakhir ini baginya berarti akan ditahan."

"Itulah sebabnya maka ia mengambil risiko, dan mengambil sikap untuk melakukan tugas yang dirasanya merupakan kewajiban nuraninya," lanjut Nasution.

"Pada bulan Mei (1957) Dr Soemitro Djojohadikoesoemo, melarikan diri dari tuduhan penyalahgunaan keuangan di Jakarta, juga mencari perlindungan dengan Dewan Banteng di Sumatera Barat, sambil sering melakukan perjalanan ke luar negeri," tulis Audrey Kahin dalam Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatra Barat dan Politik Indonesia, 1926-1998 (2005: 304).

Sumitro yang menginjak usia kepala empat dan punya empat anak, lantas menuju Sumatera bergabung dengan aktivis-aktivis daerah.

"Keputusan ini saya ambil sebagai putra Indonesia yang dengan tulus ikhlas dan pertimbangan-pertimbangan murni...Saya merasa gembira sekali telah lepas dari jaringan setan penahanan rezim Sukarno ini," tulis Soemitro dalam surat yang ia kirim dari Sumatera pada 1 Juni 1957 berpuluh-puluh tahun lalu.

Menurut Djoeir Moehamad dalam Memoar Seorang Sosialis (1997: 258), "naik kereta api di Stasiun Tanah Abang menuju Merak". Dari Merak, Soemitro naik kapal bermotor ke Lampung. Dari Lampung dia naik kereta ke Palembang. Dari Palembang dia menuju ke Padang, kemungkinan naik mobil.

Sumitro Bagian PRRI

Pasca setahun berlalu, pada 15 Februari 1958 di Padang, Sumatera Barat meletus pemberontakan yang menuntut otonomi bernama Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).

Kabinet PRRI dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan, sedangkan, Soemitro sendiri sebagai Menteri Perhubungan dan Pelayaran.

Keterlibatan Sumitro dalam PRRI, membuat pendiri PSI, yang di mata orang-orang PKI kerap dijuluki "sosialis kanan" atau 'sosialis salon' Sutan Sjahrir, gundah gulana. Ia, takut partainya disangkut pautkan dengan PRRI, karena Soemitro adalah kader penting partai tersebut.

Lantas, ia memerintahkan Sekjend PSI Djohan Sjahroezah dan Djoeir Moehamad meminta Soemitro menahan diri.

"Sjahrir mengutus Sekretaris Jenderal PSI Djohan Sjahroezah dan Djoeir Moehamad menghubungi Soemitro di Sumatera Barat dan meminta dia menahan diri jangan sampai terhanyut oleh pergolakan daerah," kata Rosihan Anwar -yang dekat dengan orang-orang PSI-dalam In Memoriam: Mengenang Yang Wafat (2002: 334).

Namun, sia-sia usahanya menahan Soemitro. Sebab, ia larut bersama PRRI melawan rezim Soekarno. Konflik bersenjata pun telah meletus, Amerika Serikat diyakini juga membantu persenjataan, bahkan personel, ke PRRI.

Soekarno yang berada di luar negeri. Sempat menahan diri dan coba berkonsultasi dengan Hatta, tapi akhirnya ia menyatakan akan menempuh tindakan tegas dan dengan segala kekuatan yang ada untuk memberangus PRRI.

Pada Agustus 1960, Soekarno memutuskan untuk membubarkan PSI dan Masjumi dengan alasan terlibat pemberontakan. Lalu, pemberontakan PRRI/Permesta ditumbangkan, Soemitro meski ia menjadi bagian PRRI tidak berhasil terendus pemerintahan.

Padahal Soekarno memberi isyarat bahwa kemungkinan para pemberontak akan mendapat pengampunan, dengan syarat meminta maaf dan mengakui Soekarno sebagai "Pemimpin Besar."

Tapi, Soemitro tidak mau memenuhi syarat Soekarno, ia memutuskan mengembara, membawa istri dan anak-anaknya ke luar negeri.

Ketika rezim Soekarno tumbang, berganti dengan rezim Orde Baru, Presiden Kedua Soeharto, barulah Soemitro merasa aman, ia pun pulang tanpa ada CPM yang memeriksa atas kasus yang melibatkannya.

Di era Orde Baru, ia kembali berkiprah, sebuah kursi Menteri Perdagangan disediakan untuknya, periode 6 Juni 1968-28 Maret 1973. Kemudian, menjadi Menteri Negara Riset Indonesia ke-3, masa jabatan 1973-28 Maret 1978.

Meski sempat 'diburu' tapi Soemitro tak pernah menyalahkan atau menjelek-jelekan Soekarno, sebagai presiden. Menurutnya, bukan Soekarno yang inginkan penangkapan terhadap dirinya, melainkan Partai Komunis Indonesia.

"Saya mendapat berita dari intelijen saya sendiri bahwa Politbiro PKI menganggap Soemitro sebagai salah satu musuh besarnya sehingga harus dimusnahkan," ujar tokoh kelahiran 29 Mei 1917 ini, dalam Buku Jejak Perlawanan Bagawan Pejuang.

Ia menduga, pada masa-masa itu, Soekarno mulai menjalin hubungan yang dekat dengan PKI, yang kemudian mengantarkannya pada sesuatu yang fatal, kekuasaannya runtuh pada 1965.

Atas apapun yang terjadi di masa lalu, ia tak pernah menyimpan dendam sedikitpun. Di matanya Soekarno tetaplah Proklamator yang layak dihormati sebagai pemimpin yang besar.

"Saya tidak pernah menjelek-jelekkan Bung Karno, tidak satu kata pun, walau saya tahu Bung Karno menghujat saya. Bagi saya, dia 'Pemimpin yang Besar', bukan 'Pemimpin Besar'. Dia jenius dalam politik, dan menyatukan negara ini. Dia luar biasa," tukasnya.

Apakah Prabowo mengingat perjuangan ayahnya?

Menurut Peneliti Politik di Pusat Ilmu Politik LIPI Wasisto Raharjo Jati, perjuangan Prabowo Subianto menjadi presiden paling tidak terinspirasi dari ayahnya dulu. Kala diburu rezim Soekarno, dituduh terlibat korupsi yang kemudian menyebabkan dirinya memberontak terhadap kekuasaan.

"Keluarga Prabowo itu kan dulunya pendukung PRRI/Permesta yang membuat keluarga ini diburu oleh rezim Soekarno. Apalagi Prabowo juga terinspirasi pemikiran ayahnya. Hal itulah yang memicunya tuk menjadi pemimpin," bebernya kepada Tagar News, Kamis, (14/3).

Wasisto menyebut Soemitro sebagai 'simpatisan' bukan 'pemberontak'. Mengingat ia adalah seorang sosialis yang kurang suka dengan kebijakan perekonomian kala itu.

"Lebih tepatnya simpatisan. Soemitro saat itu sebagai seorang sosialis kurang menyukai kebijakan-kebijakan perekonomian negara yang justru lebih mementingkan Jawa daripada pemerataan," jelas dia.

Pemberontakan sendiri menurutnya dipicu banyak alasan. Salah satunya, pemberontakan yang terjadi kala itu pun hasil dari ketidakpuasan, divisi militer, terhadap kebijakan pusat, yang dikuasai Soekarno. 

"Yang memberontak itu sebenarnya adalah divisi-divisi militer luar Jawa, yang melakukan perlawanan karena ketidakpuasan kebijakan pusat," paparnya.

Kendati tak dipungkiri, kekecewaan hadir ketika PSI partai Soemitro bernaung, dibubarkan oleh Soekaro atas permintaan PKI.

"Sebenarnya ini juga terkait dengan kompetisi politik nasiona. PSI (Partai Sosialis Indonesia) partainya Soemitro dibubarkan oleh Soekarno atas permintaan PKI. Hal itu yang memicu kekecawaan elit PSI yang di saat bersamaan muncul kekecewaan militer non Jawa," tutupnya.[]